Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2016 tentang falitas layanan kesehatan adalah alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.
Terdapat 10 fasilitas pelayanan kesehatan yaitu tempat praktek mandiri nakes, puskesmas, klinik, rumah sakit, apotek, utd, laboratorium kesehatan, optikal, fasyankes kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasyankes tradisional.
Setiap fasyankes harus melakukan registrasi dalam sistem sistem informasi pencatatan resmi fasilitas pelayanan kesehatan di kementerian kesehatan untuk mendapatkan kode fasyankes, yang selanjutkan akan di validasi oleh dinas kesehatan kabupaten/ kota, provinsi dan kemenkes sesuai kewenangan masing – masing.